tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyayangkan banyak aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa dioperasikan. Padahal saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi, bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi.
"Bayangkan, kemudian setiap lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022, di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).
Banyaknya aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien. Sebab banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi, padahal seharusnya ada interoperabilitas sehingga tidak membingungkan masyarakat.
"Jadi disebut intergovernment connection maupun penggunaan aplikasi, jadi tidak tiap orang (kementerian/lembaga) buat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan lebih coordinate," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate memahami memahami bahwa aplikasi yang digunakan oleh pemerintahan kini sudah terlalu banyak. Sehingga diperlukan penataan ulang agar menghasilkan satu aplikasi yang mewadahi semua atau super app.
"Paling tidak hanya cukup delapan aplikasi yang terintegrasi yang memudahkan komunikasi. Ini kita sedang siapkan dalam roadmap Kominfo," ujarnya.
Sementara terkait dengan teknis penggabungan aplikasi itu, Johnny mengatakan nantinya aplikasi kementerian dan lembaga satu per satu akan dipadamkan dan dialihkan ke super app itu.
Pihaknya pun mengklaim super app itu memiliki efisiensi lebih tinggi dan menghemat anggaran ketimbang yang dikeluarkan saat ini. "Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," katanya.