Harmoko
Ketua Golongan Karya

Harmoko adalah Menteri Penerangan era Suharto juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1997-1999. Sebelumnya dia adalah wartawan dan pernah cukup lama menjadi Menteri Penerangan RI kepercayaan Presiden Suharto di masa orde baru. Ingatan publik terkadung lekat dengan perkataan Harmoko, “Menurut Petunjuk Bapak Presiden”. Kalimat ini sudah menjadi ikon Harmoko. Bahkan Ganjar Pranowo sampai mengatakan, "Gaya sisiran Pak Harmoko pun sudah sesuai petunjuk Presiden Soeharto".

Harmoko pernah bersekolah di Sekolah Rakyat, SMP lalu SMA. Dia pernah bergabung di Himpunan Budaya Surakarta dan mengikuti pendidikan jurnalistik serta sempat menjajal Kursus Reguler Angkatan VII pada Lembaga Ketahanan Nasional. Harmoko pertama kali menjadi wartawan dan Kartunis di harian Merdeka. Sempat menjadi wartawan Badan Pendukung Soekarno (BPS), dibentuk pada 1 September 1964 sebagai wadah perlawanan terhadap pers komunis, Harmoko dikeluarkan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pasca BPS bubar. Dia lalu menjadi wartawan Harian Angkatan Bersenjata pada 1964, setahun sebelum peristiwa 30 September terjadi. Harian Angkatan Bersenjata adalah koran yang “disponsori” militer. Koran ini pula yang menjadi satu-satunya koran yang terbit pada 1 Oktober 1965, dan semenjak itu menjadi rujukan pada berita penumpasan Partai Komunis Indonesia. Pernah juga Harmoko menjadi penanggungjawab redaksi sekaligus memimpin redaksi Merdiko, harian berbahasa jawa, sekurun 1966-1968. Selanjutnya, pada 1968, Harmoko menjabat pemimpin dan penanggungjawab harian Mimbar Kita.

Karir Harmoko di bidang jurnalistik makin memuncak. Pada 16 April 1970 ia mendirikan Pos Kota, koran yang memenuhi kebutuhan informasi rakyat jelata perkotaan. Di koran kuning itu Harmoko menjadi pemimpin redaksi. Di bawah Harmoko, Pos Kota sukses, oplahnya konon bisa menembus 200 ribu eksemplar pada 1983. Dia aktif lagi di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan yang pada masa itu condong kepada pemerintah. Karena itu Harmoko dilirik Soeharto. Ia didaulat menjadi Menteri Penerangan menggantikan Ali Murtopo dan selama 3 periode Harmoko meduduki jabatan itu. Harmoko mengisi jabatan itu selama 14 tahun dari 19 Maret 1983 sampai 16 Maret 1997.

Jabatannya sebagai Menteri Penerangan dianggap cocok. Ini memang keahlian Harmoko. Ia adalah orang yang dianggap bisa menerjemahkan gagasan Soeharto kepada publik dengan gamblang. Harmoko pula yang memunculkan ide Kelompencapir (Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa), sebuah ide Turba (turun ke bawah) untuk mempropagandakan program-program pemerintah. Terkadang pula Soeharto datang pada acara tersebut, berdialog langsung dengan rakyat dan kemudian disiarkan langsung oleh TVRI, badan penyiaran di bawah Kementerian Penerangan. Sekali lagi, Harmoko memiliki sejumlah “kecerdasan” dalam komunikasi publik dan politik. Pengalaman komunikasi publik ini memang sudah jadi makanan sehari-hari Harmoko.

Di awal jabatannya sebagai Menteri Penerangan, pers berharap kepada Harmoko untuk tidak melakukan pembredelan. Tapi toh pembredelan dilakukannya juga pada 9 Juni 1994. Tiga media, Tempo, DeTik, dan Editor tetap dibredel karena memberitakan ada dugaan mark up dari USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 milliar saat pemerintah membeli 39 kapal bekas dari Jerman Timur. Harmoko akhirnya menandatangani pembredelan itu. Ia paham bahwa pembredelan itu menyakitkan karena ia orang pers, tapi tetap saja ia melakukan karena memang sudah sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden.

Selain menjabat Menteri Penerangan, Harmoko juga pernah menjadi Ketua Golongan Karya sejak 1993 hingga 1998. Partai ini selalu mengusung Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada setiap Sidang Umum MPR. Harmoko saat itu memang lebih loyal kepada Soeharto. Loyalitas ini pula yang menempatkannya sebagai Ketua Umum Golongan Karya (Golkar). Di partai berlambang pohon beringin ini, Harmoko menjadi orang pertama yang menjabat Ketua Umum dari lingkungan sipil.

Harmoko melalui program Temu Kader dan Safari Ramadan terus melakukan kampanye partai Golkar. Hampir tiap hari beritanya muncul di media massa membuat ia semakin tenar. Dengan gaya komunikasinya yang egaliter, Harmoko berkampanye di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, pada pemilu 1997, Golkar meraup 84.187.907 suara atau menguasai 74,51% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan data seperti itu, Harmoko yakin bahwa rakyat masih mendukung presiden Soeharto. Karena itu pula ia berani mendorong Soeharto untuk kembali menjadi presiden.

Semua di luar dugaan Harmoko. Mei 1998 gelombang reformasi menggulung. Harmoko yang dulu setia ikut dalam arus reformasi. Pada 16 Mei 1998, selaku ketua DPR/MPR bersama Syarwan Hamid, pimpinan Fraksi ABRI menemui Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana. Inti pertemuan itu, Harmoko memohon Soeharto mundur. Soeharto akhirnya berhenti dari jabatannya pada 20 Mei 1998.

Jauh sebelum diturunkan, Soeharto sangat percaya pada Harmoko. Setelah posisi Menteri Penerangan RI, pada 10 Maret 1998, Harmoko pun menjabar sebagai Ketua MPR. Harmoko adalah orang yang memuluskan Soeharto sebagai presiden untuk terakhir kalinya pada 1997. Namun pada 18 Mei 1998, dua bulan setelah dilantik, Harmoko pula yang meminta penguasa Orde Baru itu untuk turun jabatan. Karena gelombang demonstrasi rakyat dan mahasiswa menempatkan Harmoko pada situasi dilematik. Rumahnya di Solo dibakar oleh massa. Setelah Soeharto mengundurkan diri, tersebar desas-desus, Harmoko dicap pengkhianat oleh keluarga Cendana karena nekat meminta Soeharto turun. Semenjak itu hubungan antara Harmoko dan keluarga Cendana diduga retak.

Harmoko dituding sebagai biang masalah. Konon, jelang Pemilu 1998, sebenarnya Soeharto sudah berniat ingin “lengser keprabon madeg pandito”, turun dari kekuasaan dan menjadi pandita. Tapi Harmoko meyakinkan bahwa rakyat masih menginginkan Soeharto memimpin Indonesia. Apalagi, menurut Harmoko, tidak ada satu pun sosok yang sepadan dengan Soeharto.

Setelah itu nama Harmoko tenggelam. Namanya baru muncul lagi ke permukaan saat mengunjungi mantan bos-nya itu pada 16 Januari 2008. Tapi di sana ia tak mendapat sambutan apapun dari keluarga Soeharto. Bahkan Harmoko juga tidak sempat melihat Soeharto sampai wafatnya pada 26 Januari 2008. Tak satu pun pers yang memberitakan apakah Harmoko hadir dalam pemakaman itu.

Harmoko mendirikan Partai Kerakyatan Nasional (PKN) pada April 2008 lalu. Tapi PKN nyatanya tak lolos verifikasi. Manuver politik Harmoko gagal. Namanya kembali tenggelam.

Lahir Nganjuk, 07/02/1939
Profesi Ketua Golongan Karya (1993-1998)
AgamaIslam
Harmoko
Ketua Golongan Karya