tirto.id - Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'. Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut.
Kebijakan juga perlu mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain. Terkait hal itu, IMF mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
Merespon hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, IMF berhak memberikan pandangan. Tetapi, RI memiliki kebijakan sendiri mengenai hilirisasi.
"Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya," tegas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2024).
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional (IMF) tidak ikut campur soal kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi.
Bahlil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan dan rekomendasi perihal pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh IMF dianggap sebagai standar ganda, di mana satu sisi mendukung tujuan hilirisasi sekaligus menentang kebijakan larangan ekspor.I
"Ini standar ganda menurut saya, menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sudah dalam jalan yang benar dan kita menghargai mereka, pandangan mereka tapi kita tidak boleh terpengaruh pandangan mereka ketika tidak obyektif dalam arah tujuan negara. Yang tahu tujuan negara adalah negara kita sendiri, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat, bukan yang lain," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat dikutip Antara.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya agar tidak takut pada gugatan yang ditunjukan Indonesia oleh World Trade Organization (WTO). Dia pun menegaskan tetap akan menghentikan ekspor bahan tambang.
"Kita akan terus. Dan saya minta seluruh anggota Hipmi yang memiliki tambang nikel, baik bauksit, baik tembaga, baik timah, baik emas mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop, kita stop," kata Jokowi pada acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) masa bakti 2022-2025 dikutip dari Antara, Selasa (21/2/2023).
Jokowi juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak takut melakukan hilirisasi industri untuk mendapatkan nilai tambah.
"Meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat WTO, tetap akan terus, jangan sekali-kali kita belok, kita takut," bebernya.